Bogor, Realita Indonesia News – Aroma ketidakberesan kembali tercium dari proyek infrastruktur desa di Kabupaten Bogor. Kali ini, sorotan tajam publik mengarah ke Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, di mana proyek pengaspalan jalan desa di Kampung Karet RW 001 yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari kualitas yang diharapkan. Senin,10/11/25
Proyek dengan volume pengerjaan 1000 x 4 x 0,03 meter ini bersumber dari Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (BANKEU) Kabupaten Bogor, dengan pelaksana kegiatan TPK Desa Situsari. Namun, meski baru berumur seumur jagung, kondisi jalan sudah mulai menunjukkan gejala kerusakan di beberapa titik — aspal yang mudah terkelupas, permukaan yang tidak rata, hingga adanya dugaan ketebalan aspal yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Warga sekitar mengaku kecewa dan mempertanyakan kualitas pekerjaan tersebut.
“Baru juga beberapa hari selesai, tapi sudah mulai rusak. Kalau begini, percuma anggarannya besar tapi hasilnya tidak maksimal,” keluh salah satu warga Kampung Karet yang enggan disebut namanya.
Sumber lain di lapangan menyebut, pengerjaan proyek ini terkesan dikejar target tanpa pengawasan ketat dari pihak desa maupun tenaga ahli teknis yang seharusnya memastikan mutu konstruksi.
Lebih ironis lagi, hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Desa Situsari belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Bahkan, menurut penelusuran jurnalis JBI News, Dahlan, selaku Kepala Desa Situsari, sulit ditemui dan tidak pernah terlihat di kantor desa semenjak proyek pengaspalan itu mulai dikerjakan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: ke mana tanggung jawab moral dan administratif pemerintah desa atas penggunaan dana publik yang mencapai miliaran rupiah tersebut?
Proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi kebanggaan warga justru berubah menjadi sorotan negatif akibat dugaan lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas pelaksanaan.
Sementara pihak terkait dari Kecamatan Cileungsi maupun Dinas Teknis Kabupaten Bogor diharapkan segera turun tangan melakukan evaluasi dan audit lapangan agar permasalahan ini tidak semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap indikasi proyek asal jadi yang jelas-jelas merugikan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi tuntutan utama agar setiap rupiah dari dana rakyat benar-benar membawa manfaat nyata, bukan sekadar formalitas pembangunan. (red)
