Bekasi, Realita Indonesia News – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara yang akrab disapa Ikos, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di wilayah RW 02, RT 07 dan RT 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Sabtu (11/4).
Kegiatan yang dihadiri puluhan warga ini tidak sekadar seremoni formal, melainkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan langsung berbagai persoalan yang selama ini dirasakan di lingkungan mereka. Mulai dari infrastruktur lingkungan, pelayanan publik, hingga transparansi penggunaan anggaran menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
Dalam pemaparannya, Ikos menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan hanya formalitas di atas kertas, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib bekerja secara transparan dan akuntabel, serta tidak boleh menutup mata terhadap keluhan warga di tingkat bawah.
“Pengawasan ini bukan sekadar agenda rutin, tapi bentuk tanggung jawab kami agar jalannya pemerintahan tidak menyimpang dan tetap berpihak kepada rakyat,” tegasnya di hadapan warga.
Namun demikian, sejumlah warga justru mengungkapkan keresahan yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara program pemerintah dan realita di lapangan. Beberapa di antaranya menyoroti lambannya respons terhadap perbaikan fasilitas lingkungan serta minimnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana efektivitas program pemerintah yang selama ini digembar-gemborkan? Apakah benar sudah menyentuh kebutuhan masyarakat, atau hanya berhenti pada laporan administratif?
Kegiatan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi pasif. Mereka menuntut kehadiran nyata pemerintah, bukan sekadar janji dan formalitas kegiatan sosialisasi.
Di sisi lain, kehadiran aparat dan pendamping dalam kegiatan tersebut turut menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya memastikan bahwa setiap agenda pengawasan benar-benar independen dan tidak terkesan sebagai kegiatan pencitraan semata.
Dengan adanya kegiatan ini, publik berharap tidak hanya berhenti pada diskusi, namun ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika tidak, maka agenda pengawasan hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak nyata—dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tergerus.
Tegasnya, masyarakat Jatirasa telah bersuara. Kini giliran pemerintah membuktikan—apakah benar bekerja untuk rakyat, atau sekadar menjalankan kewajiban tanpa hasil.
(red)
